Life Only Once. Stop Thinking and Just Make It Work

9.30.2018

[3] Tata Cara Pengajuan Izin IUP Operasi Produksi (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) Provinsi Jawa Tengah

Penulis:
Galuh Pratiwi, S.T.
(Sarjana Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada)

Ketika dokumen sudah disetujui oleh Dinas ESDM dan dikembalikan kepada penambang, maka penambang bisa segera mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi produksi) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) dengan syarat-syarat sebagai berikut:


PEMOHON PERSEORANGAN
SYARAT ADMINISTRATIF
1. Surat permohonan pengajuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) yang ditujukan kepada : Gubernur Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah di Jl. Mgr. Soegiyopranoto No.1 Semarang, Jawa Tengah. Harap mencantumkan perihal surat, identitas dan alamat nomor telepon pemohon, jenis komoditas yang dimohonkan, luas permohonan IUP Operasi Produksi, lokasi permohonan IUP Operasi Produksi, batas-batas permohonan IUP Operasi Produksi, daftar lampiran persyaratan administrasi dan teknis dengan jelas. Ditandatangan pemohon dengan materai. 
2.   Pakta Integritas
Menurut pengertian dari wikiapbn.org pengertian pakta integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
3.Fotocopy/scan KTP dengan legalisir (untuk permohonan perorangan)
4. Fotocopy NPWP dengan legalisir.
5.Surat keterangan domisili usaha pertambangan dari Kepala Desa dengan legalisir (asli). 
6. Surat kuasa bermaterai cukup (apabila dikuasakan).

SYARAT TEKNIS
7. Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Geografi yang berlaku secara nasional.
8. Laporan Eksplorasi
9.Laporan Studi Kelayakan
10.Rencana Reklamasi
11.Rencana Pasca Tambang
12.Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Operasi Produksi
13.Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Operasi Produksi
14.Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

SYARAT LINGKUNGAN
    15. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
    16. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dari Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SYARAT FINANSIAL
17.   Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik (hanya untuk badan usaha/bukan perseorangan).

BADAN USAHA, FIRMA, PERUSAHAAN KOMANDITER
SYARAT ADMINISTRATIF:
1. Surat permohonan pengajuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) berkop yang ditujukan kepada : Gubernur Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah di Jl. Mgr. Soegiyopranoto No.1 Semarang, Jawa Tengah. Harap mencantumkan perihal surat, identitas dan alamat nomor telepon pemohon, jenis komoditas yang dimohonkan, luas permohonan IUP Operasi Produksi, lokasi permohonan IUP Operasi Produksi, batas-batas permohonan IUP Operasi Produksi, daftar lampiran persyaratan administrasi dan teknis dengan jelas. Ditandatangan pemohon dengan materai. 
2.  Pakta Integritas 
  Menurut pengertian dari wikiapbn.org pengertian pakta integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Fotocopy/Scan KTP Direktur/Komisaris Perusahaan dengan legalisir catatan sipil.
4.   Fotocopy/Scan NPWP Perusahaan dengan legalisir catatan sipil.
5.  Surat keterangan domisili usaha pertambangan dari kepala desa dengan legalisir (asli). 
6.   Profil Perusahaan/Badan Usaha
7. Akta pendirian badan usaha yang salah satu usahanya bergerak di bidang pertambangan dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
8.   Susunan direksi dan pemegang saham Perusahaan.
9. Surat kuasa bermaterai cukup (apabila dikuasakan).

SYARAT TEKNIS
10. Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Geografi yang berlaku secara nasional.
11. Laporan Eksplorasi
12.Laporan Studi Kelayakan
13.Rencana Reklamasi
14.Rencana Pasca Tambang
15.Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Operasi Produksi
16.Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Operasi Produksi
17.Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

SYARAT LINGKUNGAN
    18. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
    19. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dari Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SYARAT FINANSIAL
20.   Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik (hanya untuk badan usaha/bukan perseorangan).
      

KOPERASI
SYARAT ADMINISTRATIF:
1. Surat permohonan pengajuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) berkop yang ditujukan kepada :Gubernur Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah di Jl. Mgr. Soegiyopranoto No.1 Semarang, Jawa Tengah. Harap mencantumkan perihal surat, identitas dan alamat nomor telepon pemohon, jenis komoditas yang dimohonkan, luas permohonan IUP Operasi Produksi, lokasi permohonan IUP Operasi Produksi, batas-batas permohonan IUP Operasi Produksi, daftar lampiran persyaratan administrasi dan teknis dengan jelas. Ditandatangan pemohon dengan materai. 
2.   Pakta Integritas 
   Menurut pengertian dari wikiapbn.org pengertian pakta integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
3.Fotocopy/Scan KTP Ketua/Pengurus Koperasi dengan legalisir catatan sipil.
4.  Fotocopy/Scan NPWP Koperasi dengan legalisir catatan sipil.
5. Surat keterangan domisili usaha pertambangan dari kepala desa dengan legalisir (asli). 
6.   Susunan pengurus koperasi
7. Akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang pertambangan
8. Surat kuasa bermaterai cukup (apabila dikuasakan).

SYARAT TEKNIS
9. Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Geografi yang berlaku secara nasional.
10. Laporan Eksplorasi
11.Laporan Studi Kelayakan
12.Rencana Reklamasi
13.Rencana Pasca Tambang
14.Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Operasi Produksi
15.Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Operasi Produksi
16.Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

SYARAT LINGKUNGAN
    17. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
    18. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dari Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SYARAT FINANSIAL
19.   Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik (hanya untuk badan usaha/bukan perseorangan).

TAHAPAN PERIZINAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OPERASI PRODUKSI)
Berdasarkan Pergub Jawa Timur 49 Tahun 2016
1.  Pemohon mencari informasi, baik kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) maupun kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;

2. Setelah mendapatkan informasi tentang WIUP, Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan WIUP.

4.   Pemohon mengajukan permohonan ke DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
a.   Dokumen tidak lengkap dikembalikan
b.   Dokumen lengkap siap diserahkan ke Dinas ESDM.

5.   Dokumen diterima oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
    a.  Dinas ESDM melakukan disposisi surat masuk, mulai dari Sekretariat kemudian ke Kepala Dinas, kemudian diserahkan ke Bidang GMB (Geologi, Mineral dan Batubara).

b. Bidang GMB melakukan verifikasi data awal permohonan. Jika berkas lengkap maka akan diteruskan ke proses rekomendasi. Disini Kepala Bidang GMB akan meneruskan disposisi proses berkas ke bidang/balai. Jika berkas kurang lengkap / data salah maka akan dikembalikan ke DPMPTSP.

c. Balai ESDM akan melakukan pemrosesan dan pengkajian data teknis terhadap berkas permohonan dan mempersiapkan tinjauan lapangan.

d. Balai ESDM melaksanakan peninjauan lapangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dari hasil kunjungan, tim teknis membuat draf laporan kajian lapangan dan berita acara.

e. Setelah selesai ditinjau dan tidak ada masalah maka tim teknis Balai ESDM memproses dan menganalisis data lapangan serta tindak lanjut selanjutnya membuat nota dinas laporan peninjauan lapangan.

f. Setelahnya Tim teknis Balai ESDM menyusun konsep rekomendasi  teknis WIUP dan berkas dinaikkan kembali ke Bidang GMB. Bidang GMB menaikkan berkas ke Kepala Dinas untuk menyetujui konsep/draf rekomendasi teknis WIUP.

g. Setelah Kepala Dinas menyetujui konsep/draft rekomtek berkas dikembalikan kembali ke Bidang GMB untuk dilakukan pengarsipan rekomendasi. Setelahnya rekomendasi teknis WIUP dikirimkan ke DPMPTSP.

h. DPMPTSP mengeluarkan izin WIUP.

FAQ:
1.  Di bagian syarat teknis disebutkan "Penguasaan atas tanah dibuktikan dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah atau kesepakatan dan perjanjian hak atas tanah untuk lahan masyarakat", maksudnya bagaimana?
Jawab: Tahapan WIUP Operasi Produksi mensyaratkan bukti kepemilikan tanah atau kesepakatan dan perjanjian hak atas tanah untuk lahan masyarakat. Hal ini harus dipastikan lengkap dan beres untuk menghindari masalah ke depannya. Apa saja dokumen yang harus dipersiapkan?

a. Membuat sketsa kepemilikan tanah/kuasa atas tanah di dalam peta WIUP
Sketsa kepemilikan tanah/kuasa atas tanah ini berguna untuk memudahkan tim verifikasi Dinas ESDM ketika akan dilakukan peninjauan WIUP Operasi Produksi di lapangan. Kepemilikan tanah/Kuasa atas tanah ini harus di dalam WIUP. Kepemilikan tanah/kuasa tanah ini bisa melingkupi 100 % WIUP (jika sanggup membebaskan keseluruhan tanah) ataupun tidak 100 % WIUP (hanya bisa membebaskan sebagian lahan saja). Ilustrasinya seperti di bawah ini:

Contoh sketsa ketika kepemilikan tanah/kuasa tanah di dalam lokasi WIUP bisa dibebaskan seluruhnya:
Download gambar ukuran besar disini : Contoh Sketsa Tanah 1
Karena dibebaskan seluruhnya maka peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP Operasi Produksi) sama dengan peta WIUP.
Download gambar ukuran besar disini : Contoh Peta IUP OP 1

KONDISI LAIN:
Contoh sketsa ketika kepemilikan tanah/kuasa tanah di dalam lokasi WIUP tidak dibebaskan seluruhnya:
Download gambar ukuran besar disini : Contoh Sketsa Tanah 2

Karena tidak dibebaskan seluruhnya maka peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP Operasi Produksi) sedikit berbeda dengan peta WIUP:
Download gambar ukuran besar disini : Contoh Peta IUP OP 2

B. Menyiapkan surat pernyataan/perjanjian antara pemilik/pemegang kuasa atas tanah dengan pemohon untuk masing-masing tanah. Download format JPEG yang lebih besar disini: Contoh Surat Pernyataan antara pemilik/pemegang kuasa atas tanah dengan pemohon.

C. Menyiapkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) masing-masing tanah yang dikuasai.

2.  Apakah akan dilakukan kunjungan lapangan kembali?
Jawab: Iya BETUL. Jika kunjungan lapangan pada tahap perizinan WIUP dimaksudkan untuk memastikan lokasi sudah benar, kunjungan lapangan pada tahap perizinan WIUP Operasi Produksi dimaksudkan untuk memastikan berapa luasan kuasa atas tanah dan kesesuaian komoditas.

3.Jadi total ada dua kali kunjungan dari Tim Dinas ESDM?
Jawab: Iya BENAR. Sewaktu WIUP dan WIUP Operasi Produksi.

4. Lantas, apa tahap selanjutnya yang harus saya lakukan ketika sudah menyerahkan semua persyaratan permohonan WIUP Operasi Produksi ke P2T?
Jawab: Menunggu pemberitahuan kunjungan lapangan dari Tim Dinas ESDM. Setelah kunjungan lapangan dan didapatkan luas WIUP Operasi Produksi berdasarkan kuasa atas tanah, maka Tim Dinas ESDM akan membuat Rekomendasi Teknis IUP Operasi Produksi. Rekomendasi Teknis ini dikirim ke P2T dan akan menjadi dasar bagi diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

5. Berapa lama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bisa saya dapatkan?
Jawab: 
Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tepatnya pasal 47 ayat 1 sd ayat 5 terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 47:
[1] IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

[2] IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

[3] IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

[4] IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.


[5] IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

6.Bagaimana kalau menurut perhitungan umurnya < 5 tahun? Semisal hanya 6 bulan? 3 tahun? 4 tahun?
Maka umur diberikan berdasarkan perhitungan tersebut.

7. Bagaimana prosedur membayar Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang?
Jawab: Silahkan meluncur ke postingan Prosedur Membayar Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang.

8. Bagaimana jika saya sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tapi tidak mempunyai fasilitas untuk pengolahan/pemurnian, pengangkutan/penjualan dan penjualan?
Jawab: Menurut PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 36, bisa melakukan kerjasama dengan :
"Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki: 
a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;  
b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau  
c. IUP Operasi Produksi."

Bagi yang membutuhkan informasi:
081 252 720 398


Email: galuhsaina@gmail.com