Life Only Once. Stop Thinking and Just Make It Work

12.31.2020

[1] Syarat Pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ke Pemerintah Pusat (Setelah Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020)


Penulis:

Galuh Pratiwi, S.T. 

*Sarjana Teknik Geologi UGM

*Konsultan Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan selama 3 tahun di Provinsi Jawa Timur

Seperti telah kita ketahui bersama, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perizinan tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selama ini berada di Pemerintah Provinsi, telah diubah kewenangannya ke Pemerintah Pusat. Artinya, pengajuan izin tambang mineral bukan logam dan batuan yang selama tahun 2015-Desember 2020 di provinsi, sekarang akan dialihkan ke pusat, tepatnya melalui Badan Koordinasi dan Penanaman Modal di Jakarta. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal ini seperti halnya DPMPTSP kalau di Provinsi, sementara untuk teknisnya akan diolah di Kementerian ESDM. Kementerian ESDM seperti halnya Dinas ESDM kalau di Provinsi. See? Sebenarnya masih sama kok konsepnya.

Perubahan ini diperjelas dengan pasal 6 di UU 3 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:



Oya, salah satu hal paling penting, sejak berlakunya UU 3 tahun 2020 ini, pengajuan WIUP bisa dilakukan oleh 3 pengaju yakni:

1. Badan Usaha (CV/PT)

2. Koperasi

3. Perusahaan Perseorangan

Ketiganya wajib memiliki  Nomor Induk Berusaha (NIB).


Lantas, apa saja syarat pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sejak kewenangannya berada di pemerintah pusat? Mengacu ke situs minerba, berikut adalah persyaratannya:

Mari kita bahas satu persatu persyaratannya:

1. Surat permohonan -- Untuk surat permohonan pengajuan WIUP, formatnya wajib disesuaikan dengan format yang sudah diupload di situs Minerba. Format surat Minerba bisa ditemukan disini.

Untuk mendownload format surat dalam bentuk word, bisa didownload disini.


2. Salinan NIB (Nomor Induk Berusaha)
Alamat surat elektronik (e-mail) dalam form isian serta pengajuan permohonan wajib sama dengan yang tercantum dalam NIB. Untuk pembuatan NIB dilakukan secara online disini. Jika status NPWP anda aktif, hanya dibutuhkan sekitar 20 menit untuk membuat NIB. Namun jika pas memasukan NPWP, status NPWP anda tidak aktif, artinya anda perlu melaporkan pajak dulu 2 tahun terakhir di situs pajak online disini

NIB untuk wajib memuat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di sesuai dengan komoditas yang dimohonkan. Bagaimana contoh NIB dan KBLI? Bisa disimak seperti dibawah ini.


3. Salinan NPWP Badan Usaha
Wajib NPWP Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan yang mengajukan.

4. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
Syarat KBLI:

a. Memiliki KBLI yang relevan dengan permohonan
:
- Untuk bahan komoditas batuan di dalam NIB terdapat KBLI 081**
- Untuk komoditas mineral bukan logam di dalam NIB terdapat KBLI 089**

b. Tidak memiliki KBLI sub-sektor pertambangan mineral dan batubara lain yang terkait dengan pemberian IUJP, IUP OPK dan IPR (05, 07, 09)  

KBLI ini dipilih secara online sewaktu pembuatan NIB. Jadi sangat mudah kan?

5. Koordinat Pengajuan dalam bentuk MS. Excel atau Shapefile
dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001"). Koordinat berupa koordinat geografis (Derajat Menit Detik), dan disampaikan dalam format digital berupa MS Excel/shapefile.  

6. Peta Pengajuan WIUP
Peta permohonan WIUP 


7. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk kegiatan pertambangan  
Surat Kesesuaian Tata Ruang untuk kegiatan pertambangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, atau apabila lokasi permohonan berada di wilayah laut, surat kesesuaian tata ruang untuk kegiatan pertambangan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang laut. 

8. Surat Pemberitahuan kepada Pemegang Hak Atas Tanah **)  
Apabila permohonan WIUP berada pada wilayah Areal Penggunaan Lain (Non Kawasan hutan) sesuai rencana tata ruang. 

9. Surat Keterangan Tidak Keberatan / Persetujuan dari Pemegang IUP/IUPK Eksisting ***)
Apabila permohonan WIUP tumpang tindih dengan WIUP/WIUPK lainnya dengan komoditas dan/atau bahan galian berbeda yang telah diberikan.

10. Rekomendasi BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) ****)
Apabila wilayah yang dimohon berada di ruang sungai maka permohonan dilengkapi rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air. 

Lantas, setelah syarat lengkap, bagaimana pengajuannya?


Mengacu pada pengumuman tentang Pembukaan Layanan Perizinan Subsektor Mineral dan Batubara diatas, maka permohonan WIUP bisa disampaikan melalui Email ke email berikut:

perizinanminerba@esdm.go.id
kemenesdm.minerba@bkpm.go.id

Dan karena pengajuannya sekarang ke pemerintah pusat, otomatis aturan ini berlaku seragam untuk seluruh pengajuan WIUP di seluruh Indonesia. Jika ada yang membutuhkan bantuan untuk pengukuran peta WIUP, pembuatan koordinat WIUP, serta permohonan WIUP ke pemerintah pusat, bisa konsultasi dengan saya di nomor dibawah ini:

081252720398 (Telepon)

085963165146 (WA)