Life Only Once. Stop Thinking and Just Make It Work

4.23.2018

Syarat Pengajuan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Provinsi Jawa Tengah


Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
*huruf biru adalah SYARAT TEKNIS
ADMINISTRATIF    
    1. Profil badan usaha *2), *3), *4)
    2. Surat Permohonan (Asli Bermaterai)
    3. Copy KTP *1), *2), *3), *4)
    4. Nomor Pokok Wajib Pajak; *1), *2), *3), *4)
    5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; *2), *3),  *4)
    6. surat keterangan domisili;*2), *3), *4)
    7. rencana pasokan komoditas tambang mineral yang                              akan diolah dan atau dimurnikan
    8. Surat Kuasa bermeterai cukup (apabila dikuasakan) 

TEKNIS    
    1. rencana konstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian
    2. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang Pertambangan atau tenaga ahli metalurgi atau mesin (untuk Stone Crusher) paling sedikit 3 (tiga) tahun
  
 3. dokumen studi kelayakan yang telah disetujui oleh Dinas ESDM Prov. Jateng
    4. Salinan IUP Operasi Produksi asal barang yang dilegalisir oleh penerbit izin (bukan notaris)


FINANSIAL    
    1. Laporan Keuangan Tahun Terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kecuali untuk perusahaan baru hanya menyampaikan Laporan Keuangan Terakhir
    2. Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Asli Bermaterai)
    3. Referensi Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta Nasional

LINGKUNGAN
    1. Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Asli Bermaterai)
 
   2. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dari Bupati/Walikota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

*1)    untuk permohonan atas nama Perorangan        
*2)    untuk permohonan atas nama Perusahaan        
*3)    untuk permohonan atas nama Firma        
*4)    untuk permohonan atas nama Koperasi        

3.26.2018

[16] Syarat Pengajuan Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak


DASAR: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang  Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur

A. SYARAT ADMINISTRATIF
1. Surat permohonan bermaterai cukup;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. Surat Keterangan Domisili Usaha (asli);
5. Surat Penunjukkan dari Pemegang IUP Operasi Produksi sebagai penyedia Bahan Peledak (bagi bukan pemegang IUP OP);
6. Salinan IUP Operasi Produksi;
7. Salinan Izin Gudang Bahan Peledak dari pemohon;
8. Salinan Kepala Teknik Tambang dari Perusahaan pemegang IUPOP;
9. Salinan KIM dari Karyawan pemegang IUP;
10. Keterangan jumlah dan jenis bahan peledak yang dibutuhkan;
11. Keterangan pemakaian bahan peledak 6 bulan terakhir;
12. Berita acara hasil pengecekan sisa bahan peledak (stok opname)
13. Surat pernyataan bermaterai pemohon  tentang kebenaran Salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

[15] Syarat Pengajuan Kartu Izin Meledakkan (KIM)


A. SYARAT ADMINISTRATIF
1. Surat permohonan bermaterai cukup;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diajukan untuk KIM (apabila domisili berbeda dengan KTP harus ada Surat Keterangan dari Kelurahan/Kecamatan);
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. Surat Keterangan Domisili Usaha (asli);
5. Salinan IUP Operasi Produksi;
6. Salinan sertifikat juru ledak;
7. Daftar Riwayat Hidup;
8. Pas Foto 2x3, 2 lembar (berwarna);
9. Surat Keterangan Pemantapan Teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.

[14] Syarat Pengajuan Izin Gudang Bahan Peledak


DASAR: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang  Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur

A. SYARAT ADMINISTRATIF
1. Surat permohonan bermaterai cukup;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon;
4. Surat Keterangan Domisili Usaha (asli);
5. Salinan IUP Operasi Produksi;
6. Gambar Konstruksi Gudang Bahan Peledak yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
7. Foto bangunan Gudang Bahan Peledak dari empat sudut pandang (depan, belakang, samping kiri dan samping kanan), serta foto bagian dalam;
8. Bukti hasil klarifikasi status lahan dari kantor pertanahan setempat;
9. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. Surat Keterangan dari Perum Perhutani (apabila masuk dalam Tanah Perhutani);
11. Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar yang diwakili oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) setempat;
12. Salinan Surat Izin Pengangkutan/Penimbunan dan pemakaian Handak Baru dan Perpanjangan yang lama;
13. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

B. TAMBAHAN SYARAT UNTUK PERPANJANGAN
1. Syarat-syarat seperti pada permohonan baru kecuali poin 6,7,8,9,10 dan 11.

[13] Syarat Mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

DASAR: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang  Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur

A. SYARAT ADMINISTRATIF
a. Perseorangan
1. Surat permohonan bermaterai cukup; mengacu pada Lampiran 2 sebanyak 2(dua) rangkap;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon;
4. Surat Keterangan Domisili Pemohon (asli);
5. Salinan Keterangan Bank;
6. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

b. Badan Usaha
1. Surat permohonan, berkop dan bermaterai cukup; mengacu pada Lampiran 2 sebanyak 2(dua) rangkap;2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha;
4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan Terakhir (jika ada perubahan);
5. Surat Keterangan Domisili Kegiatan Usaha (asli).
6. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Salinan akta Badan Usaha yang telah disahkan oleh pengadilan negeri/Kementerian Hukum dan HAM;
8. Surat pernyataan pihak perusahaan (bermeterai dan ditandatangani Direktur Utama) mengacu pada Lampiran 2;
9. Surat keterangan bank;
10. Pengalaman perusahaan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon;
11. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

c. Koperasi
1. Surat permohonan, berkop dan bermaterai cukup; mengacu pada Lampiran 2 sebanyak 2(dua) rangkap;2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi;
4. Salinan Akta Pendirian Koperasi dan Akte Perubahan Terakhir (jika ada perubahan);
5. Surat Keterangan Domisili Kegiatan Usaha (asli).
6.Surat pernyataan pihak Koperasi (bermeterai dan ditandatangani Direktur Utama) mengacu pada Lampiran 2;
7. Surat keterangan bank;
8. Pengalaman koperasi sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon;
9. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

B. TAMBAHAN SYARAT UNTUK PERPANJANGAN
1. Syarat-syarat seperti pada permohonan baru;
2. Salinan Surat Keterangan Terdaftar terakhir;
3. Bukti Penyampaian Laporan Kegiatan.

[12] Syarat Mengajukan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Provinsi Jawa Timur


DASAR: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang  Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur

A. SYARAT ADMINISTRATIF
a. Perseorangan
1. Surat permohonan bermaterai cukup; mengacu pada Lampiran 2 sebanyak 2(dua) rangkap;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon;
4. Surat Keterangan Domisili Pemohon (asli);
5. Salinan Keterangan Bank;
6. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

b. Badan Usaha
1. Surat permohonan, berkop dan bermaterai cukup; mengacu pada Lampiran 2 sebanyak 2(dua) rangkap;2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha;
4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan Terakhir (jika ada perubahan);
5. Surat Keterangan Domisili Kegiatan Usaha (asli).
6. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Salinan akta Badan Usaha yang telah disahkan oleh pengadilan negeri/Kementerian Hukum dan HAM;
8. Surat pernyataan pihak perusahaan (bermeterai dan ditandatangani Direktur Utama) mengacu pada Lampiran 2;
9. Surat keterangan bank;
10. Pengalaman perusahaan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon;
11. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

c. Koperasi
1. Surat permohonan, berkop dan bermaterai cukup; mengacu pada Lampiran 2 sebanyak 2(dua) rangkap;2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi;
4. Salinan Akta Pendirian Koperasi dan Akte Perubahan Terakhir (jika ada perubahan);
5. Surat Keterangan Domisili Kegiatan Usaha (asli).
6.Surat pernyataan pihak Koperasi (bermeterai dan ditandatangani Direktur Utama) mengacu pada Lampiran 2;
7. Surat keterangan bank;
8. Pengalaman koperasi sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon;
9. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

B. TAMBAHAN SYARAT UNTUK PERPANJANGAN
1. Syarat-syarat seperti pada permohonan baru;
2. Salinan Izin Usaha Jasa Pertambangan terakhir;
3. Bukti Penyampaian Laporan Kegiatan.

[11] Syarat Pengajuan Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan Provinsi Jawa Timur

A. SYARAT ADMINISTRATIF
       a. Perseorangan
1. Surat permohonan bermaterai cukup;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon;
4. Surat Keterangan Domisili Kegiatan Usaha (asli);
5. Salinan IUP Eksplorasi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

b. Badan Usaha
1. Surat permohonan, berkop dan bermaterai cukup.
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha.
4. Surat Keterangan Domisili Kegiatan Usaha (asli).
5. Salinan IUP Eksplorasi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

c. Koperasi
1. Surat permohonan, berkop dan bermaterai cukup.
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi.
4. Surat Keterangan Domisili Kegiatan Usaha (asli).
5. Salinan IUP Eksplorasi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

B. SYARAT TEKNIS
1. Metode Eksplorasi
2. Laporan Akhir Eksplorasi detail dalam WIUP atau WIUPK.
3. Jumlah tonase mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP atau WIUPK.
4. Kualitas mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP atau WIUPK disertai dengan sertifikat conto dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah terakreditasi.

C. SYARAT FINANSIAL
1. Salinan tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi.
2. Perjanjian jual beli dengan pembeli mineral atau batubara.